KPU Diminta Untuk Mematuhi Keputusan MA Soal Caleg DPD

KPU Diminta Untuk Mematuhi Keputusan MA Soal Caleg DPD

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi dari Ketua Umum Partai Hanura yakni Oesman Sapta Odang (OSO) Alhasil, KPU diminta untuk memasukkan kembali nama OSO ke dalam daftar calon anggota (Caleg) DPD.

“Dengan dikabulkannya gugatan MA terhadap uji materil yang dilakukan oleh Pak OSO, maka KPU memiliki kewajiban hukum untuk menghormati dan melaksanakannya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Benny Ramdhani dihubungi, Rabu (31/10/2018).

Selain itu, dia menilai bahwa KPU wajib membatalkan PKPU yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. “Tidak ada alasan lain KPU terkait dengan keputusan itu, kecuali memasukan kembali nama OSO dalam daftar Caleg DPD untuk Dapil Kalbar,” ucap Senator asal Sulawesi Utara ini.

Dia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya sudah menduga bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD RI itu bermuatan politis.

Maka itu, putusan MA yang mengabulkan permohonan uji materi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan pengurus partai menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 diapresiasinya.

“Dan Alhamdulillah masih ada institusi hukum seperti MA yang berani untuk ambil putusan berdasarkan hati nurani para hakim di MA,” tuturnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kemendag Mencatat Harga Referensi CPO dan Biji Kakao yang Turun

Image
Kemendag Mencatat Harga Referensi CPO dan Biji Kakao yang Turun Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) pada periode November 2018 adalah USD578,34/MT. Harga referensi tersebut melemah USD24 atau 3,98% dari periode Oktober 2018 sebesar USD602,34/MT. “Saat ini juga harga referensi CPO kembali melemah kembali dan berada pada level di bawah USD750/MT. Maka dari itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/MT untuk periode November 2018,” ucap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan di Jakarta, Rabu (31/10/2018). Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar. BK CPO untuk November 2018 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CP
Read more

Warga ke Prabowo: Hidup Makin Susah Jika Ekonominya Seperti Ini Terus

Image
Warga ke Prabowo: Hidup Makin Susah Jika Ekonominya Seperti Ini Terus Hari ini Calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian Posko Pemenangan Prabowo-Sandi di Boyoali, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandi, Zulkifli Hasan menanyakan kepada relawan dan warga Boyolali yang hadir terkait kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dari aspek sosial dan ekonomi. Zulkifli awalnya menanyakan kepada relawan terkait kondisi sosial bangsa apakah sudah diurus dengan benar atau belum sejak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. “Karena ini relawan, saya kasih tips, tanya pada rakyat. Bapak-bapak Ibu-ibu negeri kita ini ngurusnya sudah benar apa belum, damai, aman, sentosa, amat gaduh apa rusuh?,” tanya Zulkifli, Selasa (30/10/2018). “Rusuh,” jawab relawan dan warga Boyolali serempak. Zulkifli berujar, jika apa yang dirasakan warga Boyolali dan Jawa Tengah demikian, maka saat pencoblosan Pilpres 2019 memilih capres nomo
Read more

Maraknya Korupsi di Zaman Pemerintahan Jokowi, Mendagri Bilang Begini

Image
Maraknya Korupsi di Zaman Pemerintahan Jokowi, Mendagri Bilang Begini Penetapan status tersangka kepada Wakil Ketua DPR yakni Taufik Kurniawan saat ini menjadi daftar panjang wakil rakyat yang harus berurusan dengan KPK. Kondisi tersebut membuat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ‘berang’ yang kemudian mengaitkannya dengan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo Kumolo, mengatikan maraknya kasus korupsi dengan pemerintah Jokowi tidak tepat. Menurut Tjahjo, setiap rezim itu atau pemerintahan memiliki musim dan pola pembangunannya sendiri. “Dalam zaman Pemerintahan Presiden Bung Karno dikenal sebagai musim ideologi,” ucap Tjahjo dalam keterangan persnya, Rabu (31/10/2018). Tjahjo mengatakan bahwa zaman pemerintahan Jokowi sekarang merupakan musim pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan visi misi sekaligus menjadi skala prioritas dari pemerintahan Jokowi. Sehingga, zaman Jokowi bisa dibilang musim kerja
Read more