PAN Menyiapkan Bantuan Hukum untuk Taufik Kurniawan Terkait Soal Korupsi

PAN Menyiapkan Bantuan Hukum untuk Taufik Kurniawan Terkait Soal Korupsi

Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyiapkan bantuan hukum untuk Taufik Kurniawan. Ketua Umum PAN itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

“Tentu PAN akan membantu Taufik, bisa berupa bantuan hukum, dukungan moral, dan sebagainya,” ucap Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo, Rabu (31/10/2018).

Akan tetapi kata Drajad, di sisi lain PAN menghormati penegakan hukum yang diterapkan oleh KPK, dengan harapan lembaga antirasuah itu juga menjunjung tinggi keadilan. “Mengenai kasusnya sendiri, tunggu saja bagaimana nanti fakta di pengadilan,” ucapnya.

Sedangkan posisi Taufik Kurniawan di DPR, Drajad enggan untuk memberikan komentarnya. “Kita tunggu saja perkembangan kasus ini,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Taufik Kurniawan dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasalnya, Taufik Kurniawan diduga menerima uang dari Mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Karena, Taufik membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sejumlah Rp100 miliar di APBN.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kemendag Mencatat Harga Referensi CPO dan Biji Kakao yang Turun

Image
Kemendag Mencatat Harga Referensi CPO dan Biji Kakao yang Turun Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) pada periode November 2018 adalah USD578,34/MT. Harga referensi tersebut melemah USD24 atau 3,98% dari periode Oktober 2018 sebesar USD602,34/MT. “Saat ini juga harga referensi CPO kembali melemah kembali dan berada pada level di bawah USD750/MT. Maka dari itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/MT untuk periode November 2018,” ucap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan di Jakarta, Rabu (31/10/2018). Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar. BK CPO untuk November 2018 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CP
Read more

Warga ke Prabowo: Hidup Makin Susah Jika Ekonominya Seperti Ini Terus

Image
Warga ke Prabowo: Hidup Makin Susah Jika Ekonominya Seperti Ini Terus Hari ini Calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian Posko Pemenangan Prabowo-Sandi di Boyoali, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandi, Zulkifli Hasan menanyakan kepada relawan dan warga Boyolali yang hadir terkait kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dari aspek sosial dan ekonomi. Zulkifli awalnya menanyakan kepada relawan terkait kondisi sosial bangsa apakah sudah diurus dengan benar atau belum sejak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. “Karena ini relawan, saya kasih tips, tanya pada rakyat. Bapak-bapak Ibu-ibu negeri kita ini ngurusnya sudah benar apa belum, damai, aman, sentosa, amat gaduh apa rusuh?,” tanya Zulkifli, Selasa (30/10/2018). “Rusuh,” jawab relawan dan warga Boyolali serempak. Zulkifli berujar, jika apa yang dirasakan warga Boyolali dan Jawa Tengah demikian, maka saat pencoblosan Pilpres 2019 memilih capres nomo
Read more

Maraknya Korupsi di Zaman Pemerintahan Jokowi, Mendagri Bilang Begini

Image
Maraknya Korupsi di Zaman Pemerintahan Jokowi, Mendagri Bilang Begini Penetapan status tersangka kepada Wakil Ketua DPR yakni Taufik Kurniawan saat ini menjadi daftar panjang wakil rakyat yang harus berurusan dengan KPK. Kondisi tersebut membuat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ‘berang’ yang kemudian mengaitkannya dengan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo Kumolo, mengatikan maraknya kasus korupsi dengan pemerintah Jokowi tidak tepat. Menurut Tjahjo, setiap rezim itu atau pemerintahan memiliki musim dan pola pembangunannya sendiri. “Dalam zaman Pemerintahan Presiden Bung Karno dikenal sebagai musim ideologi,” ucap Tjahjo dalam keterangan persnya, Rabu (31/10/2018). Tjahjo mengatakan bahwa zaman pemerintahan Jokowi sekarang merupakan musim pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan visi misi sekaligus menjadi skala prioritas dari pemerintahan Jokowi. Sehingga, zaman Jokowi bisa dibilang musim kerja
Read more